undang undang keluarga berencana. a. undang undang keluarga berencana

Mengingat : 1. Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana; 2 Mengingat : 1. Jenis. Organisasi keluarga berencana dimulai dari pembentukan Perkumpulan Keluarga Berencana pada tanggal 23 Desember 1957 di gedung Ikatan Dokter Indonesia. Baca juga: Lembaga Keuangan Bank: Definisi, Jenis, dan Tugasnya. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam pengelolaan kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu menetapkan pengaturan mengenai Jabatan. keluarga berencana, keluarga sejahtera dengan asas perikemanusiaan dan hak asasi manusia. Wassalammu’alaikum wr. Berikut periodesasi sejarah BKKBN hingga saat ini. Tematik. 66 SKRIPSI IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang telah disahkan pada tanggal 29 Oktober 2009, berhubungan erat. Jenis. Beranda. Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan Pasal 1 ayat 11 Undang - Undang No. Tematik. Program Keluarga Berencana (KB) kerap dipilih oleh sebagian pasangan suami istri untuk bisa melakukan pengaturan kelahiran. Kesehatan Reproduksi (Kespro) adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan. Glosarium. InfoASN. 2. Sumber Foto: BR Photo Addicted Via Shutterstock. PKBI memperjuangkan terwujudnya keluarga- keluarga yang sejahtera melalui 3 macam usaha pelaya. Keluarga Berencana Kabupaten Malang Tahun 2021 berdasarkan Surat Surat Bupati Malang, Nomor : 005/1032/35. Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,. Program Keluarga Berencana Nasional diatur dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, serta Peraturan Presiden. Download: Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2021 PDF. Undang. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan. Undang-undang RI no 52 tahun 2009. Keluarga Berencana yang Responsif Gender dalam menyusun perencanaan dan penganggaran di bidang Keluarga Berencana yang. 1. 2. keluarga berencana merupakan bagian dari pelayanan kebidanan yang menjadi kewajiban bidan dimana pelayananya harus sesuai dengan ketentuan hukumKependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang bersifat non fisik di Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut, ditetapkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2016. 4. 760 orang (5,39%), MOP sebanyak 52. Keluarga Berencana (Family Planning, Planned Parenthood) : suatu usaha untuk menjarangkan atau merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan memakai. 52 Tahun. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pengembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang disahkan pada tanggal 29 Oktober 2009. Logo keluarga berencana. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK IN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ini yang dimaksud dengan: 1. Aturan itu tertuang di dalam Pasal 25 yang terdiri atas tiga ayat. 553 -2- Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik. Itu bermakna adalah perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral,. KELUARGA BERENCANA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 4400). 5080, LL SETNEG : 36 HLM Undang-undang (UU) tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ABSTRAK: Menimbang. Hukum Keluarga Berencana dalam islam dilihat dari 2 (dua) pengertian: 1. Keluarga Berencana (KB) Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda, keluarga berencana (“KB”) menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (“UU 52/2009”) diartikan sebagai berikut: Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak,. Kelembagaan badan pelaksana kebijakan pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga juga dibahas. Manfaat lain diadakannya program Keluarga Berencana (KB) di lingkungan masyarakat, yakni dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga. Dalam KB (Keluarga Berencana) upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian. ABSTRAK: bahwa dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2010 tentang Pelayanan Keluarga Berencana (KB) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur. 3. Keluarga Berencana (KB) adalah sebuah program yang dicanangkan pemerintah dalam menekan kepadatan penduduk. dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan mengambil langkah, yakni berupa kebijakan, program dan kegiatan sebagai pendukung pelaksanaan visi, misi, tujuanProgram Keluarga Berencana (KB). 11 July 2023. Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia. Di Hong Kong Britania pada 1970an, warganya juga sangat didorong untuk. perumusan kebijakan teknis di. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,. Manfaat Keluarga Berencana. U. Mencabut a. Mengingat : 1. Indonesia. : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta dalam rangka meningkatkan efektivitas pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Usia ideal menikah berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menuliskan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. 161, TLN NO. Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana; Kewenangan dalam menjalankan program Pemerintah; Kewenangan bidan yang menjalankan praktik di daerah yang tidak memiliki dokter; Kewenangan normal adalah kewenangan yang dimiliki oleh seluruh bidan. 1. Fatwa Majelis Ulama tentang Keluarga Beren-cana. ABSTRAK: a. Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. 2. Sebelumnya China secara tegas membatasi hanya dua anak per keluarga. ABSTRAK: Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan agar dapat hidup sejahtera lahir dan batin, sehingga mampu membangun masyarakat, bangsa dan negara sebagaimana diamanatkan dalam. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANGTENTANG KESEHATAN. Subjek. 52 Bentuk Undang-undang (UU) Bentuk Singkat UU Tahun 2009 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 29 Oktober 2009 Tanggal Pengundangan 29. Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Re publik Indonesia Tahun 1945; 2. Mengingat : 1. PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, BKKBN mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi. Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang bersifat non fisik di Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut, ditetapkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2016. Keluarga berencana (disingkat KB) adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Pengertian program Keluarga Berencana (KB) menurut UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1992 pasal 1 ayat 12, (tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan. 21 Januari 2022 Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Daerah Sulawesi Utara (Sulut) melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Yayasan Pelita Ilmu (YPI). Kebijakan program Keluarga Berencana (KB) tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. JUKNIS BOKB 2023. Pasal 340. NOMOR 23 TAHUN 2014. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. 230 Manajer Data,83. 5614, LL SETNEG : 41 HLM. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2), Pasal 22 ayat (3), dan Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang. 2022, Per BKKBN Nomor 13 Tahun 2022. ABSTRAK: Untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana, perlu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaan. Perwakilan. Peran yang dilakukan bidan dalam program KB meliputi peran wajib/imperatif dan peran tidak wajib/fakultatif. Dalam Undang - undang ini secara tegas dijelaskan 4 (empat) Sub urusan yang menjadi kewenangan bersama, yaitu; 1) Pengendalian Penduduk, 2) Keluarga Berencana (KB), 3) Keluarga Sejahtera, serta 4) Standarisasi Pelayanan KB dan Sertifikasi Tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB). Meningkatnya kesehatan mental dan sosial yang dimungkinkan memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anak-anak, untuk beristirahat serta melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Visi BKKBN adalah “Penduduk Tumbuh Seimbang 2015” dengan misi “mewujudkan pembangunan yang berwawasan. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Pelayanan Keluarga Berencana. 2023, UNDANG - UNDANG KESEHATAN. 000 kelahiran hidup. Mengatur jarak kelahiran anak 3-5 tahun dengan pemakaian alat kontrasepsi. 7. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standart Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 3. DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG PELAYANAN PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN,. Undang-undang terpenting terkait keluarga berencana adalah Undang-Undang Administrasi Kependudukan tahun 1992, yang mewajibkan semua warga negara untuk mencatatkan kelahiran dan. dilandasai oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan keluarga sejahtera. Judul. 1235 -2 -. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga. 404. Aturan Pelaksanaan UU 38 tahun 2014 tentang Keperawatan ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Undang-Undang NO 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2019. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air. berhubungan dengan kawin tunduk pada undang-undang ini dan segala peraturan 1Moch. Motivasi merupakan dorongan untuk melakukan suatu perbuatan atau tingkah laku, motivasi bisa berasal dari dalam diri maupun luar Moekijat, 2002. Beranda. PENGEMBANGAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN BANYUMAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang : a. PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2021 Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5. 2. c. Peringatan Hari Keluarga secara nasional telah dicanangkan oleh Presiden Soeharto pada 29 Juni 1993 di Provinsi Lampung. 3) Peningkatan penggunaan kontrasepsi yang efektifdan efisien. Mengingat 1. DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA. Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Dalam Undang-U ndang ini yang dimaksud dengan:. Pada era Soeharto KB menjadi sarana pengendalian jumlah penduduk. Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pengendalian. bahwa dalam Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana masih belum dapat menampung perkembangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sehingga perlu. Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dan SKPD KB Dalduk Kabupaten/Kota. Pengertian Program Keluarga Berencana program keluarga berencana menurut Undang - undang No. kebijaksanaan upaya penyelenggaraan keluarga berencana. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia. Ruang Lingkup Program KB. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1992 . Kebijakan Keluarga Berencana dilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab. 2014. Keluarga; Mengingat : 1. Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya dis ebut 9. 1 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Keluarga. PRESIDEN R EPUBLIK IND ON ES IA-J-8. Adanya perubahan lingkunganProgram keluarga berencana nasional merupakan salah satu program pemerintah yang pada awalnya diatur berdasarkan undang-undang No 10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera, namun dalam perkembangannya telah disempurnakan dengan terbitnya UU No 52 Tahun 2009. Pada tingkat desa juga terdapat. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7. 4 Nur Mohammad Kasim, Hukum Islam dan Masalah Kontemporer, hlm. BAB I. 52 tahun 2009 pasal 1 (8) adalah upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia. 230 Manajer Pengelolaan PK Tk Kecamatan, 7. me/paralegalid, Twitter. Penyuluh Keluarga Berencana. . JAKARTA, KOMPAS Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tetap berjuang menaikkan . 9. Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Sistem Informasi Keluarga; Mengingat : 1. Peran dan fungsi baru BKKBN diperkuat dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);. Penyelenggaraan keluarga berencana ditujukan untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera menuju norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. ABSTRAK: Untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana, perlu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana yang. Untuk melihat materi apa saja yang kami kritisi, Anda. Kebijakan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: mengatur kehamilan yang diinginkan; menjaga kesehatan dan. Hal ini dianggap menjadi sebuah peluang baik. Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana adalah proses, cara,. Dewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaAbstract. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan. Metode penelitianyang digunakan dalam tesis ini adalah deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif. perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan kesehatan. Tercatat pada tahun 1991, AKI sebesar 390/100. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran. Upaya kebijakan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan KIE.